Rapat paripurna yang berlangsung secara terbuka di ruang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Devi Arianto, didampingi oleh unsur pimpinan lainnya dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Muratara serta jajaran organisasi perangkat daerah.
Dalam pidatonya, Ketua DPRD menyampaikan bahwa keberpihakan anggaran terhadap rakyat harus menjadi ruh dari seluruh kebijakan fiskal yang disusun. Ia menekankan bahwa perubahan anggaran tidak boleh menjadi sekadar formalitas administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang semakin kompleks.
“Perubahan KUA-PPAS adalah momentum penting untuk menyusun kembali prioritas. DPRD berkomitmen untuk menempatkan kebutuhan rakyat sebagai arah utama penganggaran. Kami tidak akan membiarkan anggaran disusun tanpa mempertimbangkan urgensi di lapangan,” ujarnya dengan tegas.
Anggota DPRD lintas fraksi turut menyampaikan pandangan umum yang menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap komponen belanja daerah. Mereka mendorong agar sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar mendapat perhatian serius.
Dalam proses pembahasan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah melakukan penelaahan menyeluruh terhadap dokumen rancangan perubahan KUA-PPAS yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). DPRD menegaskan bahwa proses evaluasi akan dilanjutkan secara ketat pada tingkat komisi dan Banggar untuk memastikan setiap program memiliki dasar yang jelas dan berorientasi pada hasil.
“Penguatan fungsi pengawasan akan terus kami jalankan. Jangan sampai ada celah untuk program titipan yang tidak melalui proses perencanaan yang partisipatif,” tambah salah satu pimpinan DPRD dalam tanggapannya.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Muratara kembali memperlihatkan konsistensinya dalam memperjuangkan pengelolaan anggaran yang pro-rakyat, efektif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Red.
Posting Komentar