Pelantikan Meizar Sukarda, S.IP, M.Si (Eselon II) di Muratara, Journal Investigasi: Publik Tunggu Bukti Kinerja Nyata

MURATARA – Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) H. Devi Suhartoni kembali merombak struktur birokrasi dengan melantik tujuh pejabat eselon II pada Kamis, 8 Mei 2025, di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Acara ini dihadiri Wakil Bupati, sejumlah pejabat tinggi pratama, serta Kabag Prokopim.

Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya penyegaran organisasi pemerintah daerah. Namun di balik itu, publik menunggu apakah pejabat baru benar-benar mampu bekerja sesuai amanah, atau hanya sekadar mengisi kursi jabatan.

Daftar Pejabat yang Dilantik

1. M. Andrian Fathursyah, SP, MM – Asisten Administrasi Umum
2. Hasbi Hasiqqi, SE, MM – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Defri Fauzul Azim, SSTP, M.Si – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Meizar Sukarda, S.IP, M.Si – Sekretaris DPRD
5. M. Yusnasi, S.IP – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
6. Muhamad Alamudi, S.Pd, MAP – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Mutasir, SH, MM – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam sambutannya, Bupati Devi Suhartoni menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Ia meminta pejabat baru untuk bekerja cepat, tepat, dan berintegritas.

“Saya ingin pejabat yang dilantik hari ini benar-benar fokus melayani rakyat, bukan sekadar duduk di kursi. Kinerja nyata akan menjadi ukuran,” tegas Bupati Devi.

Namun, Journal Investigasi mencatat bahwa setiap kali terjadi pelantikan pejabat, publik selalu menaruh harapan besar, tetapi sering kali hasilnya tidak sebanding. Evaluasi terhadap kinerja pejabat di Muratara perlu dilakukan secara berkala, agar jabatan tidak hanya menjadi simbol, melainkan benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat.

Beberapa sektor krusial kini menjadi beban kerja pejabat baru, di antaranya:

• Pengelolaan keuangan daerah dan aset publik, yang selama ini kerap disorot masyarakat terkait transparansi.
• Pelayanan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan, yang masih menghadapi persoalan ketimpangan akses.
• Ketahanan pangan, yang menjadi isu penting mengingat kebutuhan dasar warga.
• Kesiapsiagaan bencana, terutama menghadapi banjir dan kebakaran lahan yang kerap melanda wilayah Muratara.
• Keterbukaan informasi publik, di mana Diskominfo dituntut memperbaiki sistem komunikasi agar lebih transparan.

Pelantikan ini akan menjadi ujian bagi pejabat baru dalam menjawab tuntutan rakyat. Apalagi, banyak persoalan daerah yang masih tertunda, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengelolaan dana daerah.

Journal Investigasi menegaskan bahwa pejabat publik harus siap dikritisi dan diawasi, sebab jabatan yang mereka emban bersumber dari kepercayaan rakyat. Tanpa kinerja nyata, pelantikan hanya akan menjadi seremonial belaka.

Red.